Dampak Sosial & Budaya Kenaikan BBM Dalam Konteks Hubungan Demokratis Antara Pemerintah & Masyarakat

DAMPAK SOSIAL DAN BUDAYA KENAIKAN BBM DALAM KONTEKS HUBUNGAN DEMOKRATIS ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Analisa SOAR

a. Strengths

b. Opportunities

c. Results

d. Aspirations

STRENGTHS (Kekuatan)

Analisa kekuatan Pemerintah dalam dalamrangkah menaikan harga BBM di Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesulitan hidup masyarakat yang dikategori sebagai masyarakat miskin.
2. Bertambahnya jumlah penduduk yang dikategorikan sebagai hamper miskin.
3. Kenaikan BBM seakan menjadi titik puncak protes masyarakat kepada pemerintah.
4. Demonstrasi dijalanan menjadi cara yang dianggap terbaik untuk mendresakkan pendapat dan kepentingan.
5. Protes tersebut menunjukkan perbedaan sikap antara partai politik dengan konstituennya.

OPPORTUNITIES (Peluang)

Kebujakan pemerintah dalam menaikan harga BBM perlu dijadikan momentum untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Mendorong partai politik untuk lebih meningkatkan hubungan antara lembaga-lembaga pemerintah yang ada di Indonesia.

Masyarakat dan partai politik untuk mengembangkan praktek demokrasi konsensual daropada sekedar procedural.

ASPIRATIONS (Aspirasi)

Lepas dari pro dan kontra, dampak terhadap kenikan harga BBM perlu diantisipasi. Meskipun kenaikan BBm belum diketahui, urgensi untuk mengidentifikasi dampak social dan budaya perlu ditindak lanjuti. Tujuannya adalah untuk melakukan antisipasi untuk mengawal dan memperkuat kebijakan pemerintah dalamrangkah kenaikan BBM di Indonesia.

Sebaliknya, pemerintah tidak dalam kondisi yang berkapasitas untuk menangani kesejahteraan masyarakat, karena dengan kebijakan ini maka masyarakat, LSM, dan ORMAS turun untuk melaksanakan demonstrasi menantang kebijakan pemerintah tersebut, banyaknya anarkis yang terjadi ketika unjuk ras sedang berlanjut. Demi meningkatkan pendapatan Negara demi mensejahterakan masyarakat itu sendiri.

RESULTS (Solusi)

Kebijakan kenaikan harga BBM perlu dilihat sebagai upaya pemerintah demokratis untuk melindungi rakyat dari konsekuensi lanjutannya. Melalui otoritasnya, pemerintah memandang kenaikan BBM sebagai solusi atas persoalan APBN. Pemerintah juga telah mempersiapkan kebijakan antisipatif untuk menanggulangi kenaikan BBM.

Disisi lain, masyarakat mengekpresikan pendapatnya melalui berbagai cara dan bentuk, berbagai kritik muncul dengan bermacam-macam argumentasi disertai dengan bukti. Tidak ada keraguan mengenai ekspresi demokratis masyarakat untuk mempengaruhi ketetapan pemerintah.

Kondidi ini memperlihatkan praktek demokrasi kita tidak hanya bersifat procedural, tetapi juga konsensual, dengan demikian tujuan dalam kebijakan untuk menaikan harga BBM sangatlah menguntungkan khas Negara.

Analisis SWOT Kekuatan, Kelemahan, Peluang & Ancaman

ANALISA DUA DAMPAK	POSITIF		NEGATIF
INTERNAL	KEKUATAN		KELEMAHAN
	1	Pemerintah mempunyai kekuatan penuh untuk menaikan harga BBM	1	Pemerintah tidak pernah menyadari bahwa pendapatan rata-rata masyarakat dibawah standar
	2	Untuk bisa menambah GDB (gros domestic bruto) dan keuangan negara	2	Minimnya tim ahli dari pemerintah untuk mengidentifikasi masyarakat miskin
	3	Menambah anggaran belanja Negara	3	Tidak adanya kordinasi antara pemerintah pusat dan Pemprov, Kota, dan Daerah untuk masalah kenaikan BBM
	4	Akan memberikan retribusi kepada kesehatan, pendidikan, dan meningkatkan roda perekonomian negara	4	Control terhadap pemakai BBM minim
	5	Demi kesejahteraan masyarakat	5	Terlalu banyaknya subsidi BBM untuk masyarakat, tapi yang menikmati hanyalah kalangan orang mampu
KSTERNAL	PELUANG		ANCAMAN
	1	Keputusan pemerintah untuk menaikan harga BBM	1	Meningkatnya kesulitan hidup masyarakat
	2	BBM tidak hanya memberikan kompensasi dalam keuangan	2	Bertambahnya masyarakat miskin
	3	Mendorong Par-pol untuk saling mengkritik di parlamen	3	Akan terjadinya gol-put dalam pemilu
	4	Akan trerjadinya Exodus atau kurangnya partisipasi masyarakat dalam membangun negara	4	Demonstrasi yang berujung pada anarkis
	5	Pemerintah akan mempersiapkan antisipatif	5	Desakan kepada pemerintah dari berbagai kalangan masyarakat, LSM, ORMAS, dll