Manajemen Pelayanan Publik Bahan Kuliah Catatan 2

Catatan Penting: 2.

Perbaikan pelayanan publik menjadi salah satu pekerjaan rumah Indonesia yang belum terselesaikan. Sejak gerakan reformasi berhasil menggusurezim Orde Baru, banyak perubahan telah dilakukan kecuali mereformasi pelayanan publik.

Demokrasi yang telah berhasil memperkuat posisi warga melalui pengakuan hak-hak politiknya untuk memilih secara langsung wakil-wakilnya dalam pemerintahan dan lembaga-lembaga perwakilan ternyata belum berhasil menempatkan warga benar-benar sebagai panglima dalam system pelayanan publik.

Warga dan kepentingannya belum berhasil menempati arus utama, bahkan terus tergusur hingga ke pinggiran.

Akibatnya, warga dan kepentingannya tidak pernah menjadi criteria utama dalam pengembangan system pelayanan publik.

Desntralisasi administrasi dan fiskal yang telah dilaksanakan lebih dari satu dekade dengan mengalihkan kewenangan pengambilan keputusan tentang pelayanan publik dan sumber pembiayaannya pada daerah ternyata juga tidak membuat system pelayanan publik menjadi lebih berpihak terhadap kepentingan warga.

Fenomena seperti ini terlihat aneh dan menimbulkan pertanyaan: mengapa demokrasi politik, desentralisasi administrasi, dan desntralisasi fiskal gagal menjadikan warga sebaga tuan dan pusat perhatian dalam penyelenggaraan pelayanan publik ?

Mengapa warga yang memiliki hak-hak politik menentukan nasib para pengambil keputusan untuk lebih peduli gagal menjadikan haknya untuk memaksa para pengambil keputusan untuk lebih peduli terhadap kepentingan dan kebutuhan warga ?

Mengapa ketika daerah memiliki otonomi untuk mengelola pelayanan publik bagi warganya, manajemen pelayanan publik tidak lebih patisipatif, terbuka, dan mengutamakan kepentingan warga ?

Mengapa pelayanan publik masih menjadi hutan rimba yang penuh ketidak pastian bagi sebagian warga?

Sumber:,

Dwiyanto, Agus, 2012, Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 1.